BLAMBANGAN UMPU – Kegeraman masyarakat adat Blambangan Umpu terhadap maraknya aktivitas Tambang Ilegal (TI) di wilayah PTPN 7 semakin memuncak. Sebanyak empat tokoh adat setempat menyatakan akan melaporkan langsung situasi ini kepada Bupati Way Kanan, menyusul diamnya aparat penegak hukum di tingkat Polres.
Salah satu tokoh adat, Ahmad Ganta, kepada wartawan menyampaikan bahwa ketidakberdayaan Polres Way Kanan dalam menghentikan tambang ilegal telah membuat kerusakan lingkungan makin tak terbendung.
“Kami akan lapor ke Bupati. Kami masih berharap Bupati punya kepedulian dan nyali untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang kian parah akibat tambang ilegal di lokasi PTPN 7,” tegas Ahmad Ganta, Selasa (16/7/2025).
Menurutnya, kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam dan sumber air masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Way Kanan, apalagi lokasi tambang ilegal berada persis di pinggir Jalan Lintas Sumatera – jalur utama yang setiap hari dilintasi publik.
“Bayangkan, wajah Kabupaten kita tercoreng di mata ribuan pengguna jalan setiap hari. Tambang ilegal dibiarkan terbuka di pinggir jalan, tapi Kapolres diam. Ini memalukan,” ujarnya geram.
Para tokoh adat juga menyayangkan minimnya tindakan nyata dari aparat penegak hukum meski aktivitas tambang ilegal telah terang-terangan beroperasi, bahkan sudah menjadi sorotan media.
“Kalau aparat tak bergerak, jangan salahkan masyarakat adat jika kami ambil langkah sendiri demi menjaga tanah leluhur kami,” tutup Ahmad Ganta.(Eng/zp tim)
Comment